BERITAACUAN.COM.PANGKALPINANG-Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Oktober 2026 mengalami deflasi sebesar 0,41% (mtm), berbanding terbalik dengan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,81% (mtm). Sejalan dengan hal tersebut, secara tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 3,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,30% (yoy) dan berada di sasaran target inflasi nasional yakni sebesar 2,5±1%.
Secara bulanan, terjadinya deflasi di bulan Oktober 2026 disebabkan oleh menurunnya tekanan harga dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau khususnya dari komoditas daging ayam ras yang mulai menunjukkan tren penurunan harga, setelah beberapa bulan sebelumnya mengalami kenaikan harga.
Selain itu, komoditas ikan kerisi dan ikan selar juga menunjukkan tren penurunan harga didukung oleh kondisi cuaca yang mulai kondusif. Jika dilihat secara spasial, deflasi terendah terjadi di Tanjungpandan sebesar 1,31% (mtm). Kemudian diikuti oleh Kota Pangkalpinang dan Kab. Belitung Timur masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,55% (mtm) dan 0,27% (mtm). Hanya Kab. Bangka Barat yang mengalami inflasi sebesar 0,33% (mtm).
Secara tahunan, tekanan inflasi tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yakni sebesar 4,70% (yoy) utamanya disebabkan oleh komoditas berasdan cabai rawit. Hal ini sebagai dampak dari El Nino yang berkepanjangan. Selain itu, juga disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada Kelompok Transportasi yakni sebesar 5,27% (yoy), yakni kenaikan tarif angkutan udara seiring pemberlakuan penyesuaian batas maksimal biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) kelas ekonomi untuk penerbangan domestik hingga mencapai 40%.
Merespon hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus mendorong danmendukung implementasi program pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Hal ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar TPID melakukan penguatan perannya dalam menjaga ketersedian stok dan stabilitas harga.
Selanjutnya, sebagai bentuk upaya konkret Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, berbagai upaya yang telah dilakukan:
Lebih lanjut, Rommy menyampaikan bahwa untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi umum melalui 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) Bank Indonesia terusmengoptimalkan implementasi program Gerakan PengendalianInflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) bersama Pemerintah Daerah.
Sebagai penutup, Rommy kembali menegaskan tantangan inflasi ke depan masih tetap ada yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global, geopolitik, dan perubahan iklim, serta periode menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan liburan. Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait terus membangung Optimisme, Komitmen dan Sinergi (OKS) guna menjaga inflasi sesuai dengan sasaran target inflasi nasional.
Lebih lanjut, TPIDbersama pihak terkait diharapkan terus bersinergi untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi HBKN, khususnya terkait kecukupan pasokan pangan, rantai pasok, serta jalur distribusinya.
