BERITAACUAN.COM.PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mendukung upaya penyelesaian permasalahan keveteranan, khususnya dalam pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan para veteran yang telah berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, dalam Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Keveteranan di Pangkalpinang Tahun 2026, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Kamis (29/10/2026).
Rapat tersebut menjadi forum koordinasi lintas instansi untuk memperkuat sinergi dalam penyelesaian persoalan keveteranan, sekaligus memastikan proses pendataan, verifikasi, dan administrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Para veteran merupakan sosok yang telah memberikan pengabdian dan pengorbanan besar bagi bangsa dan negara. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus menghargai jasa-jasa mereka serta memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan veteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sekda Fery.
Ia menegaskan, Pemprov Babel pada prinsipnya mendukung berbagai upaya pemenuhan hak para veteran sebagai bentuk penghargaan atas jasa, pengabdian, dan pengorbanan para pejuang yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, termasuk para pejuang yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurutnya, penyelesaian persoalan keveteranan memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta instansi terkait agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat dan memberikan kepastian bagi para veteran yang berhak.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Babel didampingi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Biro Pemerintahan.
Sebelumnya, Kepala Pusat Veteran Brigadir Jenderal TNI Asep TW,m membacakan sambutan Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) pada pembukaan rapat. Dalam sambutan tersebut, ditegaskan bahwa penyelesaian masalah keveteranan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral negara terhadap para patriot bangsa yang telah berkorban demi tegaknya Merah Putih.
Ia menyampaikan, kegiatan tersebut memiliki arti strategis dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, terutama di tengah penyesuaian mekanisme pembinaan dan tata kerja di lingkungan kewilayahan TNI Angkatan Darat.
Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi, ketelitian dalam administrasi serta langkah proaktif dalam melakukan pendataan dan verifikasi para veteran. Seluruh proses harus dilaksanakan secara cermat agar hak para veteran dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, para personel dan pejabat terkait diharapkan mengedepankan pelayanan yang prima, dilandasi rasa hormat terhadap pengorbanan para veteran. Setiap dokumen dan proses administrasi yang ditangani harus dipandang sebagai bagian dari upaya negara dalam memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa bagi bangsa dan negara.
Sementara itu, dalam sambutan Komandan Korem 045/Garuda Jaya yang dibacakan Kolonel Agus, ditegaskan bahwa veteran merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa. Pengabdian, pengorbanan, dan semangat juang mereka harus menjadi teladan bagi generasi penerus dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, kedisiplinan, rela berkorban, dan cinta tanah air, menurutnya, harus terus dipelihara serta ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.
Semangat bela negara juga tidak hanya diwujudkan melalui kekuatan militer, tetapi harus tercermin dalam sikap dan tindakan setiap warga negara sesuai dengan peran dan profesinya masing-masing.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama erat antara Kementerian Pertahanan, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat pengabdian, serta mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan daerah.
Melalui rapat tindak lanjut ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin efektif, pertukaran informasi yang bermanfaat, serta kesamaan pemahaman dalam mendukung program pembinaan keveteranan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Pemprov Babel berharap sinergi lintas instansi tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam penyelesaian persoalan keveteranan, sehingga penghargaan terhadap jasa para pejuang tidak hanya diwujudkan melalui penghormatan secara simbolis, tetapi juga melalui perhatian nyata terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan mereka.
