Rapat Paripurna Hak Pendapat Wagub Babel Ditunda Akibat Tidak Kuorum

Senin, 10 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITAACUAN.COM.PANGKALPINANG – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan agenda penyampaian usul pendapat terkait keberadaan Wakil Gubernur Babel resmi ditunda pada Senin (10/8/2026). Penundaan dilakukan setelah sidang yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel tersebut hanya dihadiri oleh 17 anggota dewan sehingga tidak memenuhi syarat kuorum.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Didit Srigusjaya, meluruskan anggapan yang beredar di publik dan menegaskan bahwa agenda ini bukanlah sebuah langkah pemazulan atau upaya mendadak untuk memberhentikan Wakil Gubernur.

“Ini bukan pengusulan berhenti, tetapi mekanismenya masih panjang. Kita mau mendengarkan pengusul menyampaikan alasan tentang permasalahan posisi Wakil Gubernur,” ujar Didit usai penundaan rapat.

Didit mengungkapkan adanya kesalahan teknis administratif pada judul atau penetapan agenda yang sempat memicu persepsi publik. Ia mengakui terdapat kekeliruan nomenklatur saat pengetikan jadwal rapat yang mencantumkan kata “pemberhentian”.

“Bukan pemazulan. Memang ada salah nomenklatur pada saat pengetikan jadwal, kita akui salah. Namun intinya ini menyampaikan hak pendapat tentang situasi dan kondisi saat ini, terhadap keberadaan posisi Wakil Gubernur seperti apa,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan instrumen sah bagi anggota dewan yang dijamin oleh undang-undang serta tata tertib DPRD. Fungsi pengawasan ini dijalankan untuk meminta kejelasan dari Gubernur Babel mengenai optimalisasi jalannya roda pemerintahan daerah di tengah absen atau permasalahan posisi Wakil Gubernur.

Terkait proses hukum indikasi ijazah yang saat ini melibatkan pihak Wakil Gubernur, Didit memastikan lembaga legislatif tetap menghormati dan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kalau secara konstitusi itu sangat jelas, kita menunggu keputusan hakim. Di sini tidak ada istilah menzalimi atau mengintervensi proses hukum. Yang kami pikirkan adalah kinerja Pemerintah Daerah Bangka Belitung,” tambahnya.

Meski rapat ditunda, sejumlah fraksi tercatat hadir dalam ruang sidang, di antaranya PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Demokrat, dan NasDem. Langkah selanjutnya, masing-masing fraksi di DPRD Babel akan melakukan pembahasan internal terlebih dahulu sebelum jadwal Rapat Paripurna susulan kembali ditetapkan.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Anggota DPRD Babel Elvi Dianas Apresiasi Bakti Sosial Operasi Katarak Rudi Center dan PDI Perjuangan
Dorong Ekonomi Lokal, Gubernur Babel Tinjau Potensi Pabrik dan Dermaga di Selat Nasik
DPRD Bangka Belitung Terima Audiensi Ulama Bahas BBM
Operasi Katarak Gratis Bagi Masyarkat Pulau Bangka, Rudianto Tjen: Doktrin Ketum PDI-P
Targetkan 800 Pasien, Rudi Center Datangkan 27 Tim Dokter Cicendo untuk Operasi Katarak Gratis di Bangk
Pemprov Bangka Belitung Terima Donasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Korban Kebakaran Basel
Menyelamatkan Ruang Hidup Nelayan Rias dan Beriga Lewat Operasi Tambang Berwawasan Lingkungan
Pasca Kasus Hukum, Kepemimpinan Pengurus KONI Pangkalpinang Berganti

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:29 WIB

Anggota DPRD Babel Elvi Dianas Apresiasi Bakti Sosial Operasi Katarak Rudi Center dan PDI Perjuangan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:15 WIB

Dorong Ekonomi Lokal, Gubernur Babel Tinjau Potensi Pabrik dan Dermaga di Selat Nasik

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:29 WIB

DPRD Bangka Belitung Terima Audiensi Ulama Bahas BBM

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:05 WIB

Operasi Katarak Gratis Bagi Masyarkat Pulau Bangka, Rudianto Tjen: Doktrin Ketum PDI-P

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:59 WIB

Targetkan 800 Pasien, Rudi Center Datangkan 27 Tim Dokter Cicendo untuk Operasi Katarak Gratis di Bangk

Berita Terbaru

Bangka Belitung

DPRD Bangka Belitung Terima Audiensi Ulama Bahas BBM

Selasa, 27 Okt 2026 - 18:29 WIB