BERITAACUAN.COM. PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, meminta PT Timah Tbk untuk segera mengambil langkah cepat dan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menyikapi polemik terhentinya pembelian pasir timah masyarakat di Pulau Belitung.
Menurut Beliadi, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut mata pencaharian ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan timah.
“PT Timah harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil sikap. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat penambang di Belitung dan Belitung Timur,” tutur Beliadi.
Politisi Partai Gerindra itu menilai masih terdapat sejumlah solusi yang dapat ditempuh sebagai langkah sementara sembari menunggu penyelesaian persoalan administrasi dan teknis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Salah satu opsi yang diusulkannya yakni pasir timah hasil produksi di Pulau Belitung dapat sementara waktu dikirim ke Pulau Bangka, mengingat PT Timah hingga saat ini masih melakukan pembelian timah masyarakat di wilayah Bangka.
“Misalnya, pasir timah dari Belitung dimasukkan dulu ke Bangka. Soal mekanisme dan pengawasan teknisnya tentu menjadi tanggung jawab PT Timah untuk mengaturnya. Yang terpenting, masyarakat tetap memiliki akses menjual hasil tambangnya,” jelasnya.
Beliadi menegaskan bahwa persoalan RKAB pada dasarnya hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis sehingga seharusnya dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara PT Timah dan pemerintah.
Ia juga mendorong agar PT Timah sebagai perusahaan milik negara lebih proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk dengan Gubernur Babel, guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
“Ini sebenarnya persoalan kecil kalau komunikasi berjalan dengan baik. PT Timah sebagai BUMN harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar solusi bisa segera ditemukan,” katanya.
Selain itu, Beliadi mengingatkan bahwa persoalan serupa hampir selalu berulang setiap tahun.
Menurutnya, PT Timah perlu melakukan pembenahan sistem agar masyarakat tidak terus mengalami ketidakpastian saat menjual hasil tambang mereka.
“Setiap tahun persoalan seperti ini selalu muncul. Berbulan-bulan masyarakat kesulitan menjual timahnya. PT Timah harus berbenah agar masalah ini tidak terus terulang,” ungkapnya.
Beliadi menekankan bahwa persoalan tersebut tidak bisa ditunda karena menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
“Ini sudah urusan perut dan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya para penambang di Pulau Belitung. Semua pihak harus sigap dan secepat mungkin mengambil keputusan agar masyarakat tidak semakin dirugikan,” pungkasnya.
