BERITAACUAN.COM.PANGKALPINANG — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti keras krisis ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian mencekik masyarakat di Pulau Bangka. Guna memastikan kondisi riil, Didit turun langsung memantau situasi di lapangan dan menghubungi pimpinan Pertamina wilayah setempat.
Didit mengungkapkan bahwa sejak Senin malam, dirinya terus dibanjiri aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan BBM.
“Saya tadi sudah mengecek langsung ke lapangan, bahkan saya langsung melakukan panggilan video dengan Bapak JM Pertamina Bangka Belitung mengenai kondisi antrean BBM yang ada di Pulau Bangka. Banyak aspirasi masuk yang rata-rata menanyakan mengapa pasokan BBM kita saat ini sangat sulit didapatkan,” ujar Didit saat diwawancara, Selasa (14/7/2026).
Berdasarkan hasil pantauannya, warga terpaksa gigit jari dan mengantre hingga berjam-jam. Ironisnya, kelangkaan tidak hanya terjadi pada BBM subsidi, tetapi juga non-subsidi.
“Saya sempat berbicara dengan warga, ada yang antre hingga dua jam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Bahkan Pertamax pun kini mulai sulit ditemukan. Saya juga menerima laporan harga di luar jalur resmi (eceran) sudah mencapai Rp20.000 per liter,” ungkapnya.
Krisis BBM ini dinilai telah melumpuhkan aktivitas harian masyarakat dan memukul berbagai sektor, mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pekerja ojek daring, hingga para pelajar.
Didit menceritakan salah satu potret miris yang terjadi di depan mata kepalanya sendiri. “Ada warga yang melaporkan tidak bisa mengantar anak sekolah karena kehabisan BBM, bahkan ada kendaraan yang mogok di jalan. Di depan kediaman saya pun ada dua orang yang menitipkan motor lalu berjalan kaki mengantar anaknya bersekolah. Ini menunjukkan seluruh sektor merugi,” beber Didit.
Pimpinan Pertamina sedianya dijadwalkan menemui pihak DPRD pada pukul 11.00 WIB untuk mencari jalan keluar. Namun, agenda tersebut tertunda karena pihak Pertamina terlebih dahulu diundang oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bangka Belitung, yang diyakini membahas isu serupa.
Meskipun memuji responsivitas pimpinan Pertamina setempat, Didit mendesak agar langkah konkret segera diambil ke tingkat pusat guna menormalkan pasokan.
DPRD Babel juga berencana membahas opsi teknis bersama Pertamina, termasuk usulan pemisahan jalur antrean. Jalur kendaraan umum atau pribadi rencananya akan dipisah dengan kendaraan penampung (pengerit) agar tidak menimbulkan penumpukan.
“Kita berharap besok pagi situasi sudah mulai membaik. Jika belum terurai dengan baik, kami akan memanggil kembali pihak terkait. Intinya, kami meminta agar kondisi dikembalikan normal seperti sedia kala,” tegas Didit.
Di akhir penyataannya, Didit mengingatkan bahwa masalah kelangkaan ini juga berkaitan dengan temuan sebelumnya mengenai penyaluran BBM subsidi nelayan yang banyak tidak tepat sasaran. Ia meminta fungsi pengawasan diperketat agar pasokan BBM yang terbatas ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
