BERITAACUAN.COM.PANGKALPINANG – Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkalpinang resmi menggelar Sekolah Demokrasi Kampus di Universitas Pertiba (Uniper) Pangkalpinang, Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat literasi demokrasi mahasiswa sekaligus membangun kepekaan generasi muda dalam mengenali potensi pelanggaran pemilu dan dinamika politik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Program ini dirancang dalam empat kali pertemuan yang disusun secara bertahap. Pertemuan pertama menjadi awal pembelajaran bagi peserta untuk memahami demokrasi secara utuh, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, etika politik, aturan hukum, serta peran masyarakat dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkalpinang, Jazzkyanda, mengatakan bahwa Sekolah Demokrasi Kampus tidak hanya bertujuan membentuk pemilih yang memahami proses pemungutan suara, tetapi juga mendorong mahasiswa agar mampu berpikir kritis dan menganalisis dinamika politik secara bijaksana.
“Demokrasi tidak cukup dipahami hanya sebagai proses memilih pemimpin. Generasi muda harus memahami prinsip demokrasi, etika politik, serta aturan yang menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Kami ingin mahasiswa menjadi pemilih yang kritis, mampu membaca dinamika politik berdasarkan fakta dan pengetahuan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi,” ujar Jazzkyanda.
Ia menambahkan, pendidikan demokrasi di lingkungan kampus juga memiliki peran penting dalam membangun kepekaan awal terhadap berbagai indikasi persoalan dalam proses politik.
“Sekolah Demokrasi Kampus ini kami harapkan menjadi ruang pembelajaran untuk membangun kemampuan deteksi dini terhadap potensi praktik politik yang tidak sesuai aturan. Mahasiswa perlu memahami bagaimana mengenali indikasi persoalan, menyikapinya secara objektif, dan mengetahui mekanisme yang tepat untuk menyampaikan informasi. Tujuannya bukan menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong demokrasi yang berintegritas dan taat hukum,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Andri Hadinata Pane, menjelaskan bahwa kurikulum yang terdiri atas empat pertemuan tersebut disiapkan agar peserta memperoleh pemahaman demokrasi secara bertahap dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemikiran kritis.
“Pertemuan pertama ini menjadi fondasi bagi peserta untuk memahami demokrasi dan berbagai dinamika yang menyertainya. Kami berharap peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga mampu berdiskusi, menganalisis persoalan, dan menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan realitas politik di masyarakat,” ungkap Andri.
Menurutnya, rangkaian pembelajaran tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa partisipasi dalam demokrasi tidak berhenti pada penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga etika, menghormati aturan, dan berpartisipasi secara konstruktif.
Rektor Universitas Pertiba Pangkalpinang, Suhardi secara langsung membuka dan meresmikan kegiatan tersebut. Pelaksanaan Sekolah Demokrasi Kampus di lingkungan perguruan tinggi menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat pendidikan kewargaan dan pemahaman demokrasi bagi mahasiswa.
Kegiatan ini menghadirkan Davitri, Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai narasumber. Kehadirannya memberikan perspektif pengawasan pemilu, partisipasi masyarakat, serta pentingnya memahami ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Melalui perspektif pengawasan pemilu, peserta diharapkan mampu memahami perbedaan antara dinamika politik yang merupakan bagian dari kebebasan demokratis dan tindakan yang berpotensi bertentangan dengan peraturan. Mahasiswa juga diharapkan memahami bahwa dugaan pelanggaran perlu dicermati berdasarkan fakta dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berwenang.
Dengan demikian, Sekolah Demokrasi Kampus diharapkan dapat menjadi salah satu sarana pendidikan partisipatif yang membantu membangun kepekaan mahasiswa terhadap potensi kerawanan demokrasi sejak dini. Kemampuan mengenali indikasi persoalan, memeriksa informasi, serta memahami jalur pelaporan menjadi bagian penting dalam membentuk partisipasi politik yang bertanggung jawab.
Melalui empat pertemuan dalam kurikulum yang telah dirancang, Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkalpinang berharap lahir generasi muda yang tidak hanya kritis dalam menentukan pilihan politik, tetapi juga mampu memahami dinamika demokrasi secara menyeluruh, menjunjung tinggi etika, serta berkontribusi dalam menjaga pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berlandaskan hukum.
