BERITAACUAN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi, dan silaturahmi yang berlangsung di Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (19/2/2026).
Pertemuan ini menyoroti penguatan program ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan warga binaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin didampingi Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna beserta jajaran menyambut positif rencana kolaborasi dari Ditjen Pemasyarakatan Babel.
Ia menyatakan pemerintah kota terbuka untuk sinergi, khususnya dalam penguatan UMKM binaan lapas. Pemkot bahkan berencana mengikutsertakan produk warga binaan, terutama dari lapas perempuan, dalam kegiatan bazar dan pameran agar memiliki ruang pemasaran lebih luas.
“Pada dasarnya mereka menginformasikan kesiapan mereka dalam beberapa program. Tinggal nanti kita sesuaikan dan teknis kolaborasi perlu disusun lebih lanjut,” ujar Prof Udin usai pertemuan.
Tak hanya itu, Wali Kota menilai kerja sama juga berpotensi diperluas ke sektor pengelolaan sampah kota. Warga binaan yang telah memiliki keterampilan pengolahan limbah dan produksi kompos dapat dilibatkan sebagai bagian dari solusi lingkungan perkotaan.
“Pada prinsipnya kita siap menindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama resmi agar program yang bisa langsung dieksekusi segera berjalan, termasuk kolaborasi penanganan sampah,” katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Babel Gunawan Sutrisnadi, menyampaikan pelaksanaan program prioritas kementerian.
Ia menegaskan terdapat 15 program akselerasi yang sedang didorong, dua di antaranya membutuhkan dukungan pemerintah daerah, yakni ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Menurut Gunawan, pihaknya telah memulai sejumlah langkah konkret, termasuk kerja sama dengan PLN UIW Babel dalam pengelolaan limbah PLTU menjadi kompos. Program tersebut bahkan telah menghasilkan panen perdana sekitar enam ton kompos dari lapas dan rutan yang terlibat.
Selain itu, jajaran pemasyarakatan juga siap mendukung program ketahanan pangan nasional melalui skema dapur MBG di rutan, atau lapas yang memenuhi syarat.
“Potensi kami besar, namun tetap membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah kota agar implementasinya optimal,” ujarnya.
