BERITAACUAN.COM – Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung mendorong koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi, Gubernur Babel, hingga pemerintah pusat, termasuk Kementerian Koordinator, guna mendapatkan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan atau penetapan pelabuhan baru.
“Selama ini Pangkalpinang belum bisa memiliki pelabuhan baru karena kendala lahan. Kalau lahannya belum ada, pembangunan tentu tidak bisa dilakukan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Taufik Rizani.
Diketahui sebelumnya, Komisi III itu menggelar audiensi berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Pangkalpinang membahas rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam, khususnya terkait ketersediaan dan kepastian lahan.
Taufik Rizani menjelaskan, Komisi III DPRD Babel awalnya berharap lahan seluas 24 hektare dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pelabuhan baru. Namun, berdasarkan penjelasan Pemerintah Kota Pangkalpinang, lahan tersebut telah masuk dalam kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) dan hanya sebagian kecil yang berstatus clear and clean.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Perhubungan. Ketika ditanyakan kembali soal lahan, ternyata sudah terikat kerja sama, sehingga pemerintah kota harus menyiapkan alternatif,” ujar Taufik.
Sebagai solusi, Pemkot Pangkalpinang menawarkan opsi pembentukan daratan baru di kawasan depan Pelabuhan Pangkalbalam. Menurut Taufik, opsi lain berupa pemanfaatan pelabuhan di wilayah lain dinilai kurang efektif karena jaraknya yang mencapai 95 kilometer, sehingga berpotensi menambah biaya logistik.
“Kalau jaraknya terlalu jauh, tentu akan menambah biaya yang sangat besar. Ini jadi persoalan serius bagi daerah,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Babel, Imelda, menyatakan pihaknya mendukung penuh rencana tersebut karena Pelabuhan Pangkalbalam merupakan satu-satunya pelabuhan strategis bagi masyarakat Bangka Belitung.
“Tadi Pak Wali Kota juga menyampaikan ada alternatif lahan sekitar 50 hektare. Kami bersama ketua komisi, Kadishub, dan Pak Wali Kota akan menghadap Komisi V DPR RI, karena pengembangan pelabuhan ini sudah masuk dalam RPJMN dan menjadi salah satu program nasional,” ujar Imelda.
Di sisi lain, Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menjelaskan, Pemkot sebelumnya telah menyiapkan lahan pelabuhan di kawasan Pasir Padi. Namun lahan tersebut merupakan bagian dari proyek waterfront city yang dikerjasamakan melalui skema BGS hingga tahun 2042, sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pelabuhan baru.
Sebagai alternatif, Pemkot menawarkan lahan di kawasan depan Pelabuhan Pangkalbalam yang secara alami sudah menjadi daratan akibat sedimentasi. Namun, lahan tersebut masih memerlukan penguatan status hukum sebagai daratan baru.
“Secara fisik sudah jadi daratan, tapi secara hukum perlu proses. Kalau dilakukan pemerintah, prosesnya bisa memakan waktu hingga dua tahun. Namun jika melibatkan pihak swasta, bisa lebih cepat,” jelas Saparudin.
Pemkot Pangkalpinang siap memproses opsi tersebut apabila mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Babel. Jika tidak, Pemkot akan kembali melakukan negosiasi dengan pihak pemegang BGS.
“Pelabuhan ini sangat dibutuhkan. Selain sudah masuk RPJMN, kebutuhan daerah juga mendesak karena selama ini kita menghadapi banyak kendala logistik,” pungkasnya. (Beritaacuan.com/ Wandi)
