Kawal Harga Sawit, Ketua DPRD Babel Minta Pembentukan Tim Pengawas dan Posko Pengaduan

Rabu, 6 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITAACUAN.CO.ID, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menghadiri rapat penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang diselenggarakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD menekankan pentingnya pengawasan ketat pasca-penetapan harga guna melindungi kesejahteraan petani lokal.

Ketua DPRD Babel menegaskan bahwa penetapan harga tidak akan efektif tanpa pengawasan di lapangan. Beliau meminta Penjabat Gubernur untuk segera membentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan unsur aparat penegak hukum.

“Saya minta Bapak Gubernur membentuk tim pengawasan yang melibatkan unsur Kejati, Kapolda, dan DPRD untuk mengawal perjalanan harga ini. Semua pihak—baik pemegang DO, pengepul, maupun perusahaan—harus tahu ada sanksi jika terjadi pelanggaran,” tegas Ketua DPRD.

Selain tim pengawas, ia juga mendorong dibentuknya Posko Pengaduan di bawah naungan Disperindag dan Dinas Pertanian. Posko ini bertujuan sebagai wadah bagi petani untuk menyampaikan keluhan jika ditemukan permainan harga atau ketidaksesuaian timbangan di lapangan.

Langkah tegas ini diambil mengingat sektor pertanian menyumbang hampir 43% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bangka Belitung, angka yang kini berada di atas sektor pertambangan.

Menurut Ketua DPRD, fluktuasi harga yang tidak sehat di tingkat petani akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan kelesuan pasar secara umum. “Kita harus menjaga perusahaan agar tidak rugi, tapi kita juga harus menjaga petani agar tidak dizolimi. Kita harus fair,” tambahnya.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Bangka Belitung, Jamaluddin, menyambut baik inisiatif keterlibatan legislatif dan aparat penegak hukum. Ia merujuk pada keberhasilan pola serupa di daerah lain seperti Riau dalam menstabilkan harga.

“Kami menyambut baik fasilitasi ini. Selain soal harga, kami juga mengapresiasi adanya tawaran pembinaan bagi petani terkait teknik panen, pruning, hingga pemupukan agar kualitas rendemen kita terus meningkat,” ujar Jamaluddin.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Ketua DPRD Babel; Plasma 20 persen Perkebunan Kelapa Sawit adalah Perintah Undang-undang
Hari Kedua Fasilitasi HKI, Disparbudkepora Dorong Pegiat Kreatif Melek Hak Cipta
Seru! ASN Perempuan di Pemprov Babel Ikuti Lomba Penalti Futsal peringati Haornas 2026
Dua Perda Resmi Disahkan untuk Dorong Ekonomi dan Tata Kelola di Bangka Belitung
Polwan Polda Babel dan Jajaran Salurkan Ratusan Ribu Liter Air Minum dan Air Bersih
Salurkan Bantuan Rp570,8 Juta untuk Korban Gempa Flores, Babel Perkuat Solidaritas dengan NTT
Pelantikan JPT di Pemprov Bangka Belitung Terapkan Manajemen Talent
Pj Sekda Lantik Kepala OPD di Pemprov Babel, Ini Nama yang Dilantik

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 18:58 WIB

Ketua DPRD Babel; Plasma 20 persen Perkebunan Kelapa Sawit adalah Perintah Undang-undang

Jumat, 11 September 2026 - 20:35 WIB

Hari Kedua Fasilitasi HKI, Disparbudkepora Dorong Pegiat Kreatif Melek Hak Cipta

Jumat, 11 September 2026 - 20:31 WIB

Seru! ASN Perempuan di Pemprov Babel Ikuti Lomba Penalti Futsal peringati Haornas 2026

Jumat, 11 September 2026 - 19:09 WIB

Dua Perda Resmi Disahkan untuk Dorong Ekonomi dan Tata Kelola di Bangka Belitung

Kamis, 10 September 2026 - 18:41 WIB

Salurkan Bantuan Rp570,8 Juta untuk Korban Gempa Flores, Babel Perkuat Solidaritas dengan NTT

Berita Terbaru