BERITAACUAN.COM – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami inflasi pada Januari 2026. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan tercatat sebesar 0,28 persen (month to month/mtm), meskipun lebih rendah dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 0,55 persen (mtm).
Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen (mtm). Inflasi bulanan Bangka Belitung pada Januari 2026 terutama didorong oleh kenaikan indeks harga Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang meningkat 0,67 persen (mtm). Komoditas utama penyumbang inflasi berasal dari ikan tenggiri, ikan selar, dan cumi-cumi.
Secara tahunan, Bangka Belitung mencatat inflasi sebesar 3,95 persen (year on year/yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada level 3,55 persen (yoy). Inflasi tahunan ini terutama dipicu oleh kenaikan indeks harga Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 19,20 persen (yoy), yang disumbang oleh tarif listrik yang kembali ke tarif normal tanpa diskon.
Selain itu, tekanan inflasi juga berasal dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang naik 7,43 persen (yoy) akibat kenaikan harga emas perhiasan, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang meningkat 4,20 persen (yoy), terutama dari komoditas cumi-cumi. Sementara itu, tekanan inflasi tahunan tertahan oleh Kelompok Pendidikan yang mengalami deflasi sebesar 13,19 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem berupa angin kencang dan gelombang tinggi menyebabkan nelayan memilih tidak melaut. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya pasokan ikan dan cumi-cumi di pasar sehingga mendorong kenaikan harga. Meski demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Bangka Belitung terus berkomitmen menjaga ketersediaan stok sesuai kebutuhan masyarakat.
Secara spasial, seluruh wilayah di Kepulauan Bangka Belitung yang disurvei Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat mengalami inflasi. Kabupaten Bangka Barat menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi yakni 5,36 persen (yoy), disusul Kota Pangkalpinang sebesar 3,69 persen (yoy) dan Tanjungpandan sebesar 3,29 persen (yoy). Sementara itu, Kabupaten Belitung Timur mencatat inflasi terendah sebesar 3,09 persen (yoy).
Lebih lanjut, Rommy menegaskan bahwa Bank Indonesia terus bersinergi dengan TPID dan mitra strategis lainnya guna menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sesuai target nasional 2,5±1 persen. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Dalam rangka mendukung keterjangkauan harga bahan pokok, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah telah mengoordinasikan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) sebanyak 57 kali dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 41 kali sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini, telah terealisasi 8 kali GPM dan 1 kali OPM.
Dari sisi pasokan, TPID juga mendorong pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik melalui skema Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B), dengan rencana pelaksanaan sekitar empat KAD sepanjang 2026. Sementara dari sisi distribusi, TPID Belitung Timur telah melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan LPG 3 kilogram di wilayah Manggar, Gantung, dan Kelapa Kampit guna memastikan ketersediaan stok di tengah cuaca ekstrem.
Di sisi komunikasi, TPID akan terus melakukan pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui komunikasi yang efektif. Sebagai tindak lanjut rilis inflasi BPS, akan diselenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID Belitung dan TPID Belitung Timur pada minggu pertama Februari 2026.
Rommy menambahkan, meskipun tantangan inflasi ke depan masih ada, dengan Optimisme, Komitmen, dan Sinergi (OKS) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, inflasi Bangka Belitung diharapkan dapat terus dijaga pada level yang rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
