BERITAACUAN.COM – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm) dan secara tahunan mengalami inflasi sebesar 2,46% (yoy) atau terjaga stabil sesuai sasaran target inflasi nasional yakni sebesar 2,5±1%.
Selanjutnya, inflasi Bangka Belitung juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,08% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah ke-enam se-nasional.
Secara bulanan, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada Kelompok Transportasi yang disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah untuk menyesuaikan besaran biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) angkutan udara domestik sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar avtur.
Selanjutnya, juga turut didorong oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi oleh PT Pertamina yang berlaku per tanggal 4 Mei 2026. Selain itu, inflasi bulanan Bangka Belitung juga disebabkan oleh kenaikan harga komoditas cabai merah dan bawang merah sebagai dampak dari meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H.
Sedangkan secara tahunan, inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 6,65% (yoy) khususnya komoditas emas perhiasan yang tercatat masih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan indeks harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 5,02% (yoy) khususnya komoditas cumi-cumi dan kenaikan indeks harga pada Kelompok Transportasi sebesar 2,77% (yoy) khususnya angkutan udara sebagai dampak dari kenaikan harga avtur.
Merespon hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus mendorong penguatan pengendalian inflasi di daerah bersama Pemerintah dan mitra strategis lainnya di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah secara aktif melakukan pemantauan harga dengan rutin secara harian dan mingguan, menyelenggarakan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 60 kali guna memastikan agar masyarakat dapat mengakses pangan yang layak dengan harga yang terjangkau melalui prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat komoditas, serta terus melakukan koordinasi dan sinergi yang aktif baik di tingkat daerah maupun secara regional dan nasional.
Selain itu, Bank Indonesia juga secara aktif melakukan pendampingan kepada UMKM khususnya sektor pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Pemerintah, serta melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengendalian inflasi dengan bijak berbelanja dan bijak berkonsumsi.
Lebih lanjut, Rommy menyampaikan bahwa penguatan implementasi strategi 4K Pengendalian Inflasi akan terus dilakukan yang juga diharapkan dapat turut mendukung Program Strategis Nasional. Sebagai penutup, Rommy kembali menegaskan tantangan inflasi ke depan masih tetap ada yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik sehingga penguatan Optimisme, Komitmen dan Sinergi (OKS) bersama Kepala Daerah dan instansi terkait perlu terus dilakukan guna menjaga inflasi pada rentang yang rendah dan stabil sesuai dengan sasaran target inflasi nasional. Inflasi yang terjaga stabil ini menjadi modal penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan perekonomian dan ketidakpastian global.
