BERITAACUAN.COM – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,35% (mtm) dan secara tahunan mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy) atau terjaga stabil sesuai sasaran target inflasi nasional yakni sebesar 2,5±1%. Selanjutnya, inflasi Bangka Belitung juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy).
Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah ke-tujuh se-nasional dan berhasil menjaga inflasi tetap berada di dalam koridornya sepanjang semester I 2026.
Secara bulanan, sumber inflasi pada Juni 2026 didorong oleh kenaikan harga minyak dunia sebagai imbas dari konflik di Selat Hormuz, yang menyebabkan kenaikan harga pada Kelompok Transportasi, yakni kenaikan tarif angkutan udara sebagai dampak kenaikan harga avtur, dan kenaikan harga Pertamax seiring kebijakan Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM non-subsidi pada tanggal 10 Juni 2026.
Selain itu, tekanan inflasi juga terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, khususnya kenaikan harga komoditas daging ayam ras, yang dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan pasca hari raya Iduladha, di tengah meningkatnya permintaan masyarakat dalam perayaan tradisi menyambut tahun baru Hijriah di Bangka Belitung.
Sementara itu, secara tahunan, inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 6,17% (yoy) khususnya komoditas emas perhiasan yang tercatat masih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebagai dampak dari ketidakpastian kondisi global.
Kenaikan indeks harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 4,49% (yoy) khususnya komoditas cumi-cumi dan kenaikan indeks harga pada Kelompok Transportasi sebesar 4,20% (yoy) khususnya angkutan udara sebagai dampak dari kenaikan harga avtur.
Merespon hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus mendorong penguatan pengendalian inflasi di daerah bersama Pemerintah dan mitra strategis lainnya di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Sebagai langkah konkret, sampai dengan bulan Juni 2026, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali pertemuan High Level Meeting (HLM) guna merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran agar kelompok inflasi pangan tetap terjaga sesuai dengan sasaran target nasional.
Selanjutnya, agar memastikan masyarakat dapat mengakses pangan yang layak dengan harga yang terjangkau melalui prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat komoditas, Bank Indonesia juga bersama Pemerintah Daerah bersinergi dalam penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah sebanyak 64 kali. Selain itu, Bank Indonesia juga turut mendorong perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memastikan pasokan pangan ke Bangka Belitung tetap terjaga.
Selain itu, guna mendukung program ketahanan pangan Pemerintah yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional, Bank Indonesia secara aktif melakukan pendampingan kepada UMKM khususnya sektor pertanian, serta melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengendalian inflasi dengan bijak berbelanja dan bijak berkonsumsi.
Lebih lanjut, Rommy menyampaikan bahwa penguatan strategi 4K Pengendalian Inflasi diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Sejalan dengan hal tersebut, juga diharapkan dapat turut mendukung Program Strategis Nasional.
Sebagai penutup, Rommy kembali menegaskan tantangan inflasi ke depan masih tetap ada yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik sehingga penguatan Optimisme, Komitmen dan Sinergi (OKS) bersama Kepala Daerah dan instansi terkait perlu terus dilakukan guna menjaga inflasi pada rentang yang rendah dan stabil sesuai dengan sasaran target inflasi nasional. Inflasi yang terjaga stabil ini menjadi modal penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan perekonomian dan ketidakpastian global.
