BERITAACUAN.COM – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak PT Pertamina segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bangka Belitung.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena telah mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga pelayanan publik.
“Saya minta kepada pihak Pertamina supaya masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera dilaporkan ke pusat. Kalau dibiarkan, korbannya banyak, mulai dari UMKM, pengemudi ojek online, sampai masyarakat umum,” ujar Didit, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah memicu keresahan di tengah masyarakat. Selain antrean kendaraan yang mengular di SPBU, muncul pula praktik penjualan BBM secara eceran dengan harga yang jauh di atas harga normal.
Didit mengungkapkan, saat ini BBM eceran bahkan dijual hingga mencapai sekitar Rp20 ribu per liter, kondisi yang semakin membebani masyarakat yang sangat bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sebagai bentuk keseriusan menyikapi persoalan tersebut, Didit mengaku telah melakukan panggilan video dengan General Manager Pertamina. Dalam komunikasi itu, ia memperlihatkan secara langsung kondisi antrean kendaraan di SPBU sekaligus memperdengarkan keluhan masyarakat yang harus menunggu berjam-jam demi memperoleh BBM.
“Saya langsung perlihatkan antreannya. Beliau juga mendengar keluhan masyarakat yang sudah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” katanya.
Didit mengatakan dampak kelangkaan BBM kini telah dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Ia bahkan menyaksikan sendiri dua sepeda motor mogok di depan rumahnya akibat kehabisan bahan bakar. Pemilik kendaraan tersebut terpaksa berjalan kaki mengantar anak ke sekolah karena tidak berhasil mendapatkan BBM.
“Artinya dampak antrean dan kelangkaan BBM ini sudah dirasakan semua sektor. Ada yang tidak bisa bekerja, ada anak yang terlambat bahkan tidak bisa sekolah karena tidak mendapatkan BBM,” ujarnya.
Ia menegaskan, prioritas utama saat ini adalah memulihkan pasokan dan distribusi BBM di Bangka Belitung agar aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut berada dalam kewenangan Pertamina sehingga perusahaan diminta segera mengambil langkah konkret.
Selain pemulihan pasokan, Didit juga meminta dilakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan di SPBU. Salah satunya dengan mengkaji pemisahan jalur antrean antara kendaraan umum dan kendaraan yang melakukan pembelian menggunakan jeriken atau pengerit, sehingga distribusi BBM dapat berlangsung lebih tertib dan tepat sasaran.
“Yang jelas saya minta kondisi ini segera dinormalkan karena yang memiliki kewenangan adalah Pertamina,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Didit juga kembali mengingatkan pentingnya pembenahan distribusi BBM subsidi, khususnya bagi nelayan. Ia menilai penyaluran BBM subsidi di sektor perikanan hingga kini masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan perlu menjadi perhatian serius agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
