BERITAACUAB.COM. PANGKALPINANG – Dewan Wilayah (DW) Perempuan Bangsa Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Bangka City Hotel, Pangkalpinang. Acara strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPP Perempuan Bangsa, Hindun Anisah.
Melalui Muswil ini, Perempuan Bangsa—yang merupakan badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)—berkomitmen untuk mencetak kepengurusan baru yang progresif dan siap memenangkan PKB pada Pemilu mendatang.
Hindun Anisah menegaskan bahwa kepengurusan baru yang lahir dari Muswil ini harus mampu membawa organisasi bergerak maju. Perempuan tidak boleh lagi hanya menjadi objek, melainkan harus tampil sebagai subjek politik yang aktif.
“Kita inginkan kepengurusan yang baru ini benar-benar hidup dan terus bergerak untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas perempuan di bidang politik. Perempuan bukan objek, tapi subjek politik yang ikut mengatur pergerakan,” ujar Hindun.
Selain fokus di ranah politik, Hindun juga menekankan pentingnya kehadiran organisasi di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai aksi nyata.
Target Kuota 30 persen Legislatif dan Kemenangan Pemilu
Salah satu sorotan utama dalam Muswil ini adalah pengawalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keterwakilan perempuan minimal 30% di kepengurusan partai maupun legislatif. Hindun mengakui bahwa saat ini keterwakilan perempuan di Babel sudah ada, namun jumlahnya belum mencapai angka ideal 30 persen.
“Sudah ada yang jadi anggota DPRD, tapi jumlahnya belum mencapai 30%. Maka melalui Perempuan Bangsa ini, kita harapkan di Bangka Belitung bisa meningkatkan keterwakilan perempuan hingga 30%, baik di legislatif maupun di struktur PKB,” jelasnya.
Hindun menjelaskan bahwa Muswil kali ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil agar mesin organisasi langsung bergerak tanpa harus menunggu momentum menjelang pemilu saja. Hal ini selaras dengan instruksi Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin).
“Kata Ketum Gus Muhaimin, PKB itu adalah politik yang harus bekerja nyata di masyarakat. Kita harus menerapkan politik kehadiran dan politik pelayanan. Ini yang juga kita terapkan di Perempuan Bangsa,” tegas Hindun.
