BERITAACUAN.COM. PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat menyikapi merosotnya harga kelapa sawit di tingkat petani. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, lembaga legislatif ini tengah mengupayakan ruang dialog bersama pemerintah pusat guna memecahkan kebuntuan regulasi dan tata niaga sawit di daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Babel, Elvi Diana, mengungkapkan bahwa komoditas sawit saat ini menjadi tumpuan utama masyarakat di tengah lesunya sektor pertambangan timah. Oleh karena itu, fluktuasi harga yang terjadi belakangan ini mendapat perhatian serius dari DPRD.
“Dominan ekonomi kita saat ini masih ditopang oleh tambang timah dan sawit. Saat ini, Ketua DPRD kita, Pak Didit Srigusjaya, memang menjadi garda terdepan untuk memecahkan kebuntuan ini,” tutur Elvi.
Sebagai langkah konkret, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun).
“Suratnya sedang berproses. Harapan kami, antara Kamis atau Jumat nanti kami bisa beraudiensi langsung dengan Dirjen Perkebunan agar kita bisa mencari benang merah dan solusi dari kebuntuan ini,” jelas Elvi.
Penurunan harga kelapa sawit di Babel terbilang cukup drastis. Elvi memaparkan, harga sawit yang semula berada di kisaran Rp2.800 per kilogram kini merosot tajam dengan penurunan mencapai Rp1.000 lebih. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu efek domino bagi perekonomian domestik warga.
Kondisi ini kian mengkhawatirkan karena momentum penurunan harga bertepatan dengan datangnya siklus pengeluaran tinggi tahunan bagi para orang tua.
“Kalau harga sawit turun seribuan lebih, petani sawit pasti akan menjerit. Imbasnya luas ke perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Apalagi saat ini kita akan menghadapi musim liburan sekolah dan kenaikan kelas. Kebutuhan untuk tahun ajaran baru dan biaya pendidikan anak-anak itu sangat besar. Kasihan anak-anak dan adik-adik kita kalau ekonomi orang tuanya terganggu,” pungkas Ketua DPD KPPI Babel ini.
