BERITAACAUAN.COM.PANGKALPINANG-Dukungan terhadap langkah BNPT RI turut disampaikan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Burhanuddin. Pihaknya mengapresiasi evaluasi bersama yang turut melibatkan jajaran FKPT Babel dan Densus 88 Anti-teror.
Namun, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya dukungan penganggaran serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau kantor wilayah BNPT di daerah.
“Kami berharap BNPT dapat mempertimbangkan pembentukan instansi vertikal atau UPT di tingkat provinsi.Selain itu, FKPT saat ini baru ada di tingkat provinsi. Jika anggaran memungkinkan, seyogianya forum ini juga dapat dibentuk hingga tingkat kabupaten/kota,” tutur Burhanuddin.
Ia menambahkan bahwa deteksi dini terhadap ancaman ekstremisme dan radikalisme membutuhkan ketercukupan anggaran serta peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.
Transformasi Pencegahan di Era Digital
Sementara itu, Ketua FKPT Bangka Belitung, Dr. Subardi, menyambut baik evaluasi kelembagaan yang baru pertama kali digelar secara komprehensif sejak FKPT Babel berdiri pada 2014 lalu. Menurutnya, evaluasi ini menjadi momentum penting untuk bertransformasi di era digital.
“Kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan terorisme dan radikalisme terus bertransformasi. Maka dari itu,strategi pencegahan kita juga harus menyesuaikan, terutama dalam menghadapi era digitalisasi,” kata Subardi.
Ia menyoroti tantangan baru di mana ruang digital mempercepat penyebaran paham radikal tanpa perlu tatap muka. Fenomena ini bahkan memicu tren baru di mana seseorang dapat melakukan tindakan kekerasan berbasis aksi radikal bukan semata karena motif ideologi, melainkan pelampiasan emosi akibat perundungan (bullying) atau masalah personal.
“Evaluasi ini menjadi bagian dari transformasi kita agar langkah-langkah pencegahan ke depan lebih adaptif,responsif, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia melakukan evaluasi kelembagaan terhadap Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Evaluasi ini ditujukan untuk memperkuat peran strategis FKPT dalam merespons transformasi ancaman radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme yang kian dinamis.
Kasubdit Strategi Kebijakan, Direktorat Strategi Kebijakan dan Pemetaan Wilayah Paham Radikal Terorisme BNPT RI, Moch. Andriansyah, menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengembangkan serta memperkuat kelembagaan FKPT dari sisi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana (sarpras),hingga kerangka kebijakan.
“BNPT tidak memiliki perpanjangan tangan langsung di daerah, sehingga dibentuklah FKPT sejak 2012. Kami ingin evaluasi ini memastikan program pencegahan tetap relevan dengan kondisi saat ini. FKPT harus bekerja pada tataran strategis, bukan sekadar teknis atau sebatas sosialisasi. Langkah penanggulangan harus lebih konkret, masif, dan berkelanjutan,” ujar Andriansyah.
