BERITAACUAN.COM. PANGKALPINANG- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bangka Belitung, Irjen Pol. Dr. Viktor Theodorus Sihombing, menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara kepolisian dan insan pers.
Kapolda menjelaskan, hubungan yang saling menguntungkan ini sangat strategis demi menyampaikan informasi publik yang akurat serta menjaga stabilitas dan keamanan di daerah.
“Saya ingin memberikan wawasan dan pemahaman komprehensif tentang peran strategis insan pers dalam menyampaikan informasi publik di Babel. Ini adalah keberlanjutan implementasi bahwa hubungan pers dan Polri harus saling menguntungkan. Polri butuh pers, dan pers juga butuh kita, sehingga pada akhirnya yang diuntungkan adalah masyarakat,” ujar Viktor dalam acara Seminar dan Dialog Publik, Rabu (6/5/2026).
Kapolda menilai, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan digital, peran media sangat vital. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menyajikan berita yang tidak hanya cepat, tetapi juga benar dan membangun.
“Kritik itu boleh, tapi harus konstruktif, bukan narasi yang menghancurkan, melainkan yang membangun daerah kita. Meskipun bisa muncul berbagai persepsi, selama didasari kebersamaan dan tujuan yang sama untuk kebenaran, maka semua bisa disatukan,” tegasnya.
Viktor juga mengutip pandangan para ahli pers, seperti Mukhtar Lusbi dan John Corbett, yang menekankan bahwa pers yang baik adalah pers yang berani menyuarakan kebenaran dan melakukan kontrol sosial, namun juga bertanggung jawab serta menghasilkan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Pers harus mampu memberikan informasi yang membantu masyarakat mengambil keputusan yang benar. Itulah definisi jurnalisme profesional,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memaparkan tiga kewenangan utama Polri berdasarkan konstitusi, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman, serta menegakkan hukum.
“Tiga tugas pokok ini tidak mudah. Dalam melaksanakannya, polisi tidak bisa bekerja sendiri. Butuh bantuan pihak lain, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kemitraan dengan pers menjadi sangat penting sebagai perpanjangan tangan untuk mensosialisasikan program dan kebijakan, sekaligus menjembatani komunikasi dengan publik.
Viktor mengingatkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi tantangan besar berupa disinformasi, berita bohong (hoax), dan pemberitaan yang belum terverifikasi dengan baik. Dampaknya bisa sangat fatal dan merusak citra, bahkan memicu keresahan sosial.
“Satu berita jelek bisa dengan mudah menghancurkan kebaikan yang sudah dibangun puluhan tahun. Dan untuk memperbaikinya kembali, itu sangat sulit dan butuh waktu lama. Kepercayaan itu mahal harganya,” tegasnya.
“Jangan sampai informasi yang salah justru menjadi ‘kejadian’ di mata masyarakat. Kita harus bersama-sama menjaga profesionalisme agar pemberitaan itu akurat, berimbang, dan sesuai hukum,” pungkasnya.
