BERITAACUAN.COM.PANGKALPINANG — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana, mengapresiasi pelaksanaan Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan bekerja sama dengan Rudi Center, para sponsor, dan tim medis.
Menurut Elvi, kegiatan ini sangat membantu masyarakat, khususnya bagi warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5 (masyarakat berpenghasilan rendah), yang membutuhkan penanganan medis segera namun terkendala lamanya antrean layanan kesehatan umum.
“Kegiatan operasi katarak ini sebetulnya merupakan bentuk bantuan nyata untuk masyarakat di desil 1 hingga desil 5. Ini juga membantu pemerintah, sebab antrean operasi katarak melalui BPJS Kesehatan biasanya cukup panjang. Lewat kolaborasi ini, warga yang belum mendapat giliran bisa segera tertangani,” ujar Elvi Diana.
Elvi menyebutkan bahwa biaya normal operasi katarak terbilang cukup tinggi bagi masyarakat kurang mampu,yakni diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Oleh karena itu, adanya layanan operasi hingga pemeriksaan mata secara cuma-cuma ini dinilai sangat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Elvi juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mata sejak dini. Selain faktor usia dan pola makan, maraknya penggunaan perangkat elektronik (gadget) dalam aktivitas sehari-hari juga dapat berpotensi memicu timbulnya katarak. Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pemeriksaan mata gratis yang disediakan selama kegiatan berlangsung.
Soroti Akurasi Data BPS, Minta Libatkan Kepala Desa hingga RT
Selain menyoroti kegiatan sosial kesehatan, Elvi Diana juga memberikan perhatian khusus terhadap hasil rapat koordinasi bersama para kepala desa se-Bangka Belitung terkait penyaluran bantuan sosial.
Elvi mendorong Badan Pusat Statistik (BPS)—baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota—untuk melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat tapak, seperti kepala desa, lurah, hingga ketua RT, dalam pelaksanaan pendataan atau sensus penduduk.
“Kepala desa dan jajaran di bawahnya adalah pemangku kepentingan yang paling memahami kondisi riil wilayahnya. Kami berharap BPS dapat bergandengan tangan dan bekerja sama dengan pemerintah desa agar data yang dihasilkan benar-benar akurat,” tegasnya.
Ia menekankan, integrasi data yang presisi antara BPS dan usulan dari pemerintah desa sangat krusial guna meminimalkan terjadinya simpang siur serta salah sasaran dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun program bantuan sosial lainnya bagi masyarakat dari desil 1 hingga desil 10.
