BERITAACUAN.COM.PANGKALPINANG-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima audiensi dari perwakilan ulama se-Pulau Bangka guna membahas persoalan carut-marut antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ber dampak luas terhadap perekonomian dan aktivitas keagamaan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengungkapkan bahwa situasi antrean BBM di Bangka Belitung sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan dan di luar batas kewajaran.
Dampak dari kelangkaan BBM tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pengguna kendaraan, tetapi juga memicu kenaikan harga bahan pokok (sembako) serta kerugian materiil bagi para pedagang akibat distribusi barang yang terhambat.
“Kalau kita dengar dari pengakuan pedagang, bahkan ada yang mengalami kerugian besar karena tidak bisa menyuplai barang akibat tidak mendapatkan BBM, sehingga barang dagangannya busuk. Selain itu, banyak warga yang mengantre hingga melewatkan waktu shalat Maghrib dan Isya. Menurut kami, ini sudah di luar batas kewajaran,” tutur Didit Srigusjaya, Selasa (27/10/2026).
Selain permasalahan distribusi, Didit menuturkan bahwa para ulama juga menyampaikan adanya indikasi permainan atau ketidakadilan di internal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kendati demikian, DPRD Babel menegaskan fokus utama saat ini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari solusi konkrit demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami sudah memetakan kendala-kendalanya. Ke depan kita tidak fokus mencari masalah, tetapi mencari solusi. Jika masalah ini terus dibiarkan, saya khawatir akan berpotensi menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata, DPRD Babel telah mengagendakan rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait, mulai dari General Manager (GM) Pertamina, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, jajaran pemerintah daerah (eksekutif), hingga seluruh pemilik SPBU se-Bangka Belitung.
Rapat pemanggilan seluruh pemangku kepentingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis (9/11) pukul 13.00 WIB di Ruang Banmus DPRD Babel.
Didit berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah preventif serta kepastian hukum dan regulasi agar krisis antrean BBM di Bangka Belitung tidak kembali berulang.
“Pemerintah Daerah, DPRD, dan Pertamina harus segera menyelesaikan ini bersama-sama. Harapan kita, pada hari Kamis nanti sudah ada kepastian langkah-langkah preventif sehingga masalah ini tidak terjadi lagi di Bangka Belitung,” pungkasnya.
