BERITAACUAN.COM.PANGKALPINANG- Pelayanan publik yang baik tidak cukup dibangun dari perspektif penyelenggaralayanan semata. Kualitas layanan justru semakin kuat ketikamasyarakat dan pengguna layanan diberi ruang untukmenyampaikan pengalaman, kebutuhan, serta harapanmereka secara langsung.
Semangat tersebut menjadi dasar pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang diselenggarakanKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung di Aula Lantai II kantor setempat pada hari Rabu (2/9/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangkukepentingan, mulai dari satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, hingga pelaku UMKM dalam satu forum dialog yang terbuka dan partisipatif.
Mengusung tema “Adaptif Melayani, Responsif Mengelola, Inklusif Memberikan Dampak“, forum tersebut menjadi wadahbagi Kanwil DJPb Babel sebagai penyelenggara untukmenyampaikan perkembangan layanan sekaligusmemperoleh masukan langsung dari pengguna layananmengenai berbagai aspek penyelenggaraan tugas dan fungsiorganisasi.
Kegiatan diawali dengan Sosialisasi Security Awarenessyang membahas pentingnya keamanan informasi di tengahmeningkatnya penggunaan teknologi digital dalam berbagaiaspek kehidupan. Materi tersebut mengingatkan pesertabahwa transformasi digital selain membawa manfaat yang besar, namun juga menghadirkan berbagai risiko yang perludiantisipasi. Peserta diajak memahami berbagai bentukancaman siber yang semakin sering dijumpai, mulai dariphishing, penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitasdigital, hingga berbagai modus rekayasa sosial yang memanfaatkan kelengahan pengguna teknologi.
Dalam sesi tersebut juga ditekankan bahwa keamananinformasi bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi ataupengelola sistem teknologi informasi. Setiap individu memilikiperan yang sama pentingnya dalam menjaga keamanan data dan informasi melalui kebiasaan digital yang aman, sepertimenggunakan kata sandi yang kuat, melakukan verifikasiinformasi, serta berhati-hati terhadap berbagai tautan dan dokumen yang tidak dikenal.
Selanjutnya penyampaian materi Forum Konsultasi Publikoleh Muhamad Mufti Arkan, Kepala Kanwil DitjenPerbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Dalamkesempatan tersebut Kepala Kanwil menjelaskan peranDirektorat Jenderal Perbendaharaan terus berkembangmengikuti dinamika pengelolaan keuangan negara dan kebutuhan pembangunan daerah.
”Selain menjalankan fungsiperbendaharaan negara, DJPb juga berperan sebagaiRegional Chief Economist dan Financial Advisor yang memberikan dukungan analisis, konsultasi, dan pembinaankepada berbagai pemangku kepentingan di daerah,” tutur Arkan.
Melalui fungsi tersebut, Kanwil DJPb Babel tidak hanyaberfokus pada penyelesaian layanan administratif, tetapi juga berupaya memberikan nilai tambah melalui penyediaaninformasi ekonomi regional, pendampingan pengelolaankeuangan pemerintah daerah, pembinaan satuan kerja, hingga pemberdayaan pelaku UMKM.
“Peserta forum juga mendapatkan gambaran mengenaiberbagai layanan yang diselenggarakan Kanwil DJPb Babel beserta standar pelayanan yang diterapkan. Seluruh layanantersebut diberikan secara transparan dan tanpa dipungutbiaya sebagai bagian dari komitmen organisasi dalammemberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah inovasi layanan turutdiperkenalkan kepada peserta. Inovasi seperti Lada Putih, Koviah, dan Manggar menjadi bagian dari upaya organisasiuntuk memperluas akses layanan, mempercepat responsatas kebutuhan stakeholder, serta memperkuat pemanfaatanteknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsiorganisasi.
Selain itu, disampaikan pula berbagai program pembinaanyang telah dilaksanakan dalam mendukung fungsi Financial Advisor, termasuk pendampingan kepada pemerintahdaerah, pembinaan UMKM, penguatan literasi keuangan, serta berbagai kegiatan konsultasi yang bertujuanmeningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan memperkuatperekonomian daerah.
Forum kemudian berlanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Beragammasukan yang disampaikan menunjukkan tingginyaperhatian stakeholder terhadap kualitas layanan publiksekaligus mencerminkan tingginya tingkat keterlibatanpengguna layanan dalam proses perbaikan berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, Kanwil DJPb Babel memperolehberbagai perspektif yang akan menjadi bahan evaluasi dalampenyempurnaan layanan pada masa mendatang. Seluruhmasukan yang diterima akan ditelaah dan dijadikan bagiandari proses peningkatan kualitas pelayanan sehinggalayanan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhanpengguna.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik juga menjadipengingat bahwa pelayanan publik yang berkualitas bukanhanya tentang kecepatan dan ketepatan layanan. Lebih dariitu, pelayanan publik adalah proses membangunkepercayaan, menjaga komunikasi, dan menghadirkan ruangkolaborasi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakatberjalan menuju tujuan yang sama.
“Di tengah tuntutan perubahan yang semakin cepat, adaptivitas menjadi kebutuhan. Di tengah semakinkompleksnya pengelolaan keuangan negara, responsivitasmenjadi keharusan. Dan di tengah keberagaman kebutuhanstakeholder, pelayanan yang inklusif menjadi fondasi agar manfaat kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara lebihluas,” ujarnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, Kanwil DJPbProvinsi Bangka Belitung kembali menegaskan komitmennyauntuk terus mendengar, terus berbenah, dan terusmenghadirkan pelayanan yang memberikan dampak nyatabagi seluruh stakeholder.
